www.visfmradio.com

PGRI Banyuwangi sepakat hentikan Aksi Mogok Mengajar
Rabu, 03 Maret 2010 05:13
Banyuwangi - Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Banyuwangi, selasa (2/03/10), sepakat menghentikan aksi mogoknya. Mereka menyatakan kembali mengajar di sekolah mulai rabu (3/03/10).
Para guru ini menghentikan aksi mogok yang sudah berlangsung sejak 23 Februari lalu, setelah menerima intruksi dari pengurus pusat PGRI. Intruksi diumumkan Ketua PGRI, Husin Matamin dan Sekretaris PGRI, Siswaji di depan ratusan guru, di depan Universitas Banyuwangi yang berlokasi di jalan Ahmad Yani.

Isntruksi dari PGRI pusat ini menurut Husin, diterima malalui pesan pendek atau sms. “Guru diminta masuk sekolah dan mengajar seperti biasa,perjuangan seterusnya dilakukan dengan audensi, konsultasi , mediasi,dan konsiliasi dengan sikap damai dan persuasive, “ ucap Husin membacakan isi sms dari PGRI Pusat.

Sementara Sekretaris PGRI, Siswaji mengatakan PGRI Pusat meminta aksi mogok dihentikan karena menjelang ujian nasional. Meski begitu, Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari didesak untuk segera mengabulkan seluruh tuntutan PGRI. Bila tidak, kata Siswaji, PGRI Pusat akan melapor ke Presiden RI.

Aksi mogok guru sudah berlangsung seminggu sejak selasa pekan lalu tanggal 23 Februari. Hingga selasa (2/03/10), mereka mogok untuk menuntut sejumlah hal yang belum dikabulkan Pemkab Banyuwangi. Antara lain, pencairan tunjangan guru nonsertifikasi, tambahan lauk pauk, pengangkatan guru honorer dan guru bantu menjadi CPNS, dan pencabutan sanksi bagi delapan pengurus PGRI.

Siswaji mengatakan, PGRI meminta maaf kepada masyarakat Banyuwangi karena meninggalkan anak didik selama sepekan. Mogok ini menurutnya, terpaksa dilakukan meski bertentangan dengan hati nurani.

Juru Bicara Bupati Banyuwangi, Abdullah menyambut baik keputusan penghentian aksi mogok. Namun, Abdullah belum memastikan apakah Bupati akan mengabulkan seluruh tuntutan PGRI atau sebaliknya. Sementara untuk tunjangan guru non sertifikasi menurutnya, akan segera dicairkan setelah verifiaksi APBD dari gubernur tuntas. “Regulasi dari pusat itu terjadi bila APBD kita sudah  disahkan, nah otomatis karena sudah disahkan tidak bisa langsung masuk karena aturan keuangannya semacam itu, sehingga dia harus diproses dalam perubahan anggaran keuangan (PAK),” jelasnya.(Hamsin)
 

event


visfm banyuwangi live streaming